Hak Merek

Hak Merek

Pengertian Merek

Merek atau merek dagang (simbol: ™ atau ®) adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi

tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan

pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa,

Merek adalah sutau tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga

dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. Prof. R. Soekardono, S.H., mmeberikan rumusan bahwa,

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: siri atau tengger) dengan mana dipribadikan

sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau

menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang

dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

3. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius

Daritan, merumuskan seraya memberikan komentar bahwa,

Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang,

secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata

di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha atau

distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain

mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menunjukkan keaslian

tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu

sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan

perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa

yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa.

Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual

lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari

alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khusus mengenai hak

merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateril dalam konsiderans UU Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi:

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

internasional yang telah diratafikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting,

terutama dlam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya,

kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat

harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah

sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan jenis produk

itu sendiri. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasaan saja bagi pembeli, benda

materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril

yang tak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek

itu merupakan hak kekayaan immateril.

Jenis

·         Merek dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

·         Merek jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

·         Merek kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasannya), melainkan juga merek termasuk yang ada di dalam hati konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo,cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.

Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual.

Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut.

Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

Fungsi merek

·         Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

·         Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.

·         Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

·         Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Fungsi pendaftaran merek

·         Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

·         Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.

·         Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Pendaftaran merek

Yang dapat mengajukan pendaftaran merek:

·         perseorangan (Bld. persoon),

·         badan hukum (Bld. rechtpersoon), dan

·         pemilikan bersama (gabungan perseorangan dan badan hukum.

Persyaratan Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun

badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan

dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus diepenuhi adalah

bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain

perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup

kekuataan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang

perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau

jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa

yang diproduksi mejadi dapat dibedakan.

Menurut pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila

mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,

kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Tidak memiliki daya pembeda.

3. Telah menjadi milik umum.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan

pendaftaran.

Prosedur Pendaftaraan Merek

Gambar berikut merupakan prosedur pendaftaran hak merek berdasarkan UU

merek No. 15 Tahun 2001

Berdasarkan gambar prosedur diatas maksud dari pemberian angka adalah

memberikan informasi waktu yang akan ditempuh pada proses tersebut, berikut adalah

makna dari setiap angka digambar.

1. Berlangsung paling lama 9 bulan.

2. Paling lama 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan.

3. Berlangsung selama 3 bulan terhitung paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya

permohonan untuk didaftar.

4. Oposisi dapat dilakukan selama jangka waktu pengumuman.

5. Jika oposisi diterima pemohon dapat mengajukan banding ke komisi banding, jika

tidak Ditjen HAKI menerbitkan sertifikat merek paling lama 30 hari sejak tanggal

permohonan disetujui untuk didaftar.

6. Gugatan diajukan paling lama 3 bulan sejak diterimanya keputusan penolakan

banding.

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Merek

Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, Aspek Hukum Hek Kekayaan Intelektual (Intellectual

PropertyRights), Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sumber Peraturan Undang-Undang:

http://www.dgip.go.id/referensi/uu-a-pp/undang-undang-uu

lppm.petra.ac.id/.../23-uu-nomor-15-tahun-2001-tentang-merek.html (Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001)

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Paten

Contoh Pelanggaran Hak Paten

Motor Bajaj melintasi jalanan Jakarta. Iklannya pun wara- wiri di berbagai media. Namun siapa sangka, hak paten teknologi mesin motor kebanggaan masyarakat India ini menjadi masalah di Indonesia.

Seperti terungkap di pengadilan siang ini. Bajaj Auto Limited sebagai produsen motor Bajaj menggugat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Sebab, permohonan paten untuk sistem mesin pembakaran dalam dengan prinsip empat langkah ditolak dengan alasan sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha.

"Kami memohon penolakan ini dibatalkan oleh majelis hakim," kata kuasa hukum Bajaj, Agus Tribowo Sakti dalam berkas kesimpulan yang disampaikan kepada majelis hakim di PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis, (29/9/2011).

Kasus tersebut bermula ketika Ditjen Haki menolak permohonan pendaftaran paten Bajaj pada 30 Desember 2009 dengan alasan ketidakbaruan dan tidak mengandung langkah inventif. Atas penolakan tersebut, Bajaj Auto mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Namun Komisi Banding dalam putusannya pada 27 Desember 2010 sependapat dengan Direktorat Paten sehingga kembali menolak pendaftaran paten tersebut.

"Ahli yang kami hadirkan, Andy Noorsaman Sommmeng menyatakan prinsip Bajaj adalah baru," bela Agus.

Menurut Andy yang memberikan kesaksian dalam sidang tersebut, satu silinder jelas berbeda dengan dua silinder. Untuk konfigurasi busi tidak menutup kemungkinan ada klaim yang baru terutama dalam silinder dengan karakter lain.

Namun, kebaruannya adalah ukuran ruang yang kecil. Dimana harus ada busi dengan jumlah yang sama. Hal di atas adalah baru, sebab penempatannya adalah satu mesin V (double silinder) dan lainnya adalah satu silinder.

"Keunggulan bakan bakar yang hemat dan emisi yang ramah lingkungan adalah bentuk kebaruan," terang Agus.

Tapi jangan buru- buru percaya begitu saja. Sebab, Ditjen HAKI punya catatan tersendiri sehingga menolak permohonan paten ini. Yaitu, sistem ini telah dipatenkan di Amerika Serikat atas nama Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha dengan penemu Minoru Matsuda pada 1985. Lantas oleh Honda didaftarkan di Indonesia pada 28 April 2006. Namun dalih ini dimentahkan oleh Bajaj.

"Bajaj telah mendapat hak paten di negara asalnya, India selaku satu anggota World Intellectual Property Organization," sangkal Agus.

Namun Ditjen HAKI tidak mau berkomentar panjang atas gugatan ini. "Nanti saya lapor pimpinan dulu," kata kuasa hukum Dirjen HAKI Ahmad Ikbal Taufik usai sidang.

Bajaj merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1926. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor industri seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga dengan berbasis pada ilmu pengetahuan yang telah beroperasi dilebih dari 50 negara antara lain Amerika Latin dan Afrika.

Analisis:
Dari kasus diatas dapat dianalisa bahwa perusahaan Bajaj dimungkinkan kurang jeli dalam masalah penggunaan mesin yang aman digunakan untuk konsumen. Walaupun kenyataannya menurut perusahaan Bajaj tersebut menolak atas tuntutan yang diajukan oleh Ditjen HAKI. Sebaiknya jika terbukti bersalah sebaiknya sesegera mungkin diberi solusi untuk perbaikan mesin tersebut agar tidak terjadi masalah seperti pencabutan penjualan dan lainnya. Namun jika pernyataan berbanding terbalik dari tuduhan awal, sebaiknya perusahaan tersebut menunjukkan bukti fisik yang kuat dan tidak berdiam untuk enggan berkomentar, karena pada asalnya dari negara produsen awal tidak terjadi masalah pada pemesinan tersebut.
Semoga kedepannya tidak terjadi pelanggaran hak paten khususnya bidang industri, dan sebaiknya pencipta suatu teknologi wajib mematenkan hasil karyanya agar tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan merugi dan menurunkan image dari perusahaan yang bersangkutan.

Sumber :

http://oto.detik.com/read/2011/09/29/150756/1733364/1208/hak-paten-mesin-motor-bajaj-ditolak-di-indonesia